Ambon,DP - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Maluku yang juga Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tuankotta/Tethool angkat bicara terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Saudah menilai pemberitaan yang menyebut adanya peningkatan kekayaan Hendrik Lewerissa setelah menjabat sebagai gubernur merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks. Hal itu disampaikan Saudah kepada wartawan di ruang Komisi III DPRD Maluku, Senin (14/9/2026).
“Hari ini saya harus berbicara soal pemberitaan tentang Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku, yang diberitakan bahwa kekayaannya meningkat setelah menjadi gubernur. Ini pemberitaan yang fitnah dan hoaks,” kata Saudah.
Menurutnya, pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut harus bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik.
“Saya berasumsi orang-orang yang menyebarkan berita ini adalah orang-orang yang tidak punya moral dan tidak beretika,” ujarnya.
Saudah menjelaskan, harta kekayaan Hendrik Lewerissa tidak diperoleh setelah menjabat sebagai Gubernur Maluku. Menurutnya, sebagian besar aset tersebut telah dimiliki sebelum Hendrik menjadi anggota DPR RI maupun sebelum menjabat sebagai gubernur.
Ia juga mengisyaratkan adanya proses perbaikan data laporan harta kekayaan saat tahapan Pilkada Maluku.Pada saat Pilkada, ada penginputan yang salah oleh tim karena terburu-buru. Belum semuanya dimasukkan. Tetapi setelah itu dilakukan perbaikan data soal kekayaan,” jelas Saudah.
Ia kemudian mencontohkan sejumlah aset berupa rumah yang dimiliki Hendrik Lewerissa, termasuk rumah di Jakarta Selatan.
"Beliau punya rumah di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Semua orang tahu kalau di daerah Jakarta Selatan itu harga rumah sangat tinggi," katanya.
Selain itu, Saudah menyebut Hendrik memiliki rumah di kawasan Rumah Tiga dan Karang Panjang, Kota Ambon. Menurut dia, jika seluruh aset tersebut dihitung secara keseluruhan, nilainya justru bisa lebih tinggi dari angka yang diberitakan. "Kalau diestimasi, itu lebih dari apa yang diberitakan," ujar Saudah.
Saudah menegaskan, jabatan sebagai kepala daerah tidak serta-merta menunjukkan seseorang melakukan korupsi atau mengambil uang rakyat untuk menyejahterakan diri.
Menjadi gubernur bukan harus menjadi koruptor ataupun mengambil harta dan uang rakyat. Tetapi hari ini dia sebagai pengabdi bagi rakyat,” katanya.
Ia mengaku pemberitaan tersebut merugikan dirinya sendiri secara politik sebagai kader Partai Gerindra. Menurutnya, isu tersebut juga berdampak terhadap citra partai.
“Sangat memalukan kalau pemerintahan ini dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sebagai kader Gerindra merasa dirugikan secara politik,” ucap Saudah.
Saudah mempersilakan pihak-pihak yang mempertimbangkan asal-usul kekayaan Hendrik Lewerissa untuk menempuh jalur resmi dengan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kalaupun merasa bahwa Hendrik Lewerissa punya harta kekayaan yang meningkat setelah menjadi gubernur, silakan dilaporkan ke KPK. Karena semua harta kekayaannya itu sudah dilaporkan ke KPK, tegasnya.
Lebih lanjut, Saudah mengatakan Partai Gerindra akan mengambil langkah hukum terhadap penyebaran informasi yang dinilai sebagai fitnah tersebut. Pastinya Gerindra akan melaporkan hal ini kepada pihak berwajib karena ini sudah masuk ke ranah hukum,” katanya.
Menurut Saudah, persoalan tersebut tidak lagi sekadar mencakup kritik terhadap seorang kepala daerah, tetapi sudah menyerang pribadi Hendrik Lewerissa.
“Ini fitnah, sudah menjadi anggota ke pribadi, bukan lagi menjadi kepala daerah. Secara pribadi beliau sangat dirugikan, secara politik pun kami, Partai Gerindra, sangat dirugikan,” ujar Saudah.
Ia memastikan langkah hukum akan dilakukan dalam waktu dekat.Dalam satu-dua hari akan ada langkah hukum yang dilakukan oleh kader-kader," tutupnya.(**)
